Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Riau menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) IV APHTN-HAN Riau di Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para akademisi, pengajar, peneliti, dan praktisi hukum tata negara serta hukum administrasi negara untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan daerah dan pengembangan keilmuan hukum.
Mengusung tema “Penguatan APHTN-HAN Berkontribusi dalam Pembangunan Riau”, musyawarah wilayah ini tidak hanya membahas agenda organisasi, tetapi juga menjadi ruang diskusi strategis dalam merumuskan kontribusi nyata kalangan akademisi hukum terhadap berbagai isu pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Riau.
Universitas Islam Al-Kifayah Riau turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan keilmuan hukum dan penguatan jejaring akademik. Kehadiran universitas diwakili oleh Wakil Rektor III, Sahrin, S.H., M.H., serta Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Rinaldi Ilham, S.H., M.H.
Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai isu strategis terkait perkembangan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sekaligus memperkuat sinergi antarperguruan tinggi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Wakil Rektor III Universitas Islam Al-Kifayah Riau, Sahrin, S.H., M.H., menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam MUSWIL APHTN-HAN merupakan bagian dari upaya kampus untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan memperluas kolaborasi akademik dengan berbagai perguruan tinggi serta organisasi profesi di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Rinaldi Ilham, S.H., M.H., menilai bahwa forum APHTN-HAN memiliki peran strategis dalam menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah maupun masyarakat dalam memahami dinamika ketatanegaraan dan administrasi negara.
Melalui penyelenggaraan MUSWIL IV APHTN-HAN Riau ini, diharapkan organisasi semakin solid, adaptif, dan mampu memperkokoh perannya sebagai wadah akademik yang berkontribusi dalam pembangunan daerah. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana untuk mempertegas eksistensi dan posisi penting APHTN-HAN dalam pengembangan keilmuan hukum serta penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah.
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan, serta menghasilkan berbagai rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Riau dan perkembangan hukum di Indonesia.
