Universitas Islam Al-Kifayah Riau menjalin kerja sama strategis dengan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertema “Fast Track Legislation dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu (3/10/2026), mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Auditorium Lantai IV, Gedung Rektorat Universitas Islam Riau (UIR).
Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Al-Kifayah Riau. Turut hadir dalam kegiatan ini Rektor Universitas Islam Al-Kifayah Riau, Assoc. Prof. Dr. Zalisman, S.Pd., M.Pd.I., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Sahrin, S.H., M.H., serta Ketua Program Studi S1 Hukum Tata Negara, Rinaldi Ilham, M.H.
Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memperluas jejaring kelembagaan antara perguruan tinggi dan lembaga legislatif negara, khususnya dalam pengembangan pendidikan hukum, penelitian, serta peningkatan kapasitas akademik mahasiswa.
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Islam Al-Kifayah Riau, Assoc. Prof. Dr. Zalisman, S.Pd., M.Pd.I., menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama dengan Badan Keahlian DPR RI. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan kesempatan berharga bagi universitas untuk memperkuat kualitas pendidikan melalui keterhubungan antara teori akademik dan praktik penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam bidang legislasi.
Rektor juga menekankan pentingnya memberikan ruang belajar yang lebih luas bagi mahasiswa, tidak hanya melalui pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga dengan berinteraksi langsung bersama para praktisi dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap kerja sama ini dapat menjadi awal dari berbagai program kolaboratif yang berkelanjutan, baik dalam bentuk seminar, penelitian, diskusi ilmiah, maupun kegiatan akademik lainnya yang memberikan manfaat nyata bagi pengembangan kompetensi mahasiswa dan institusi.
Seminar nasional yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan ini mengangkat isu strategis mengenai Fast Track Legislation, yaitu mekanisme percepatan pembentukan undang-undang dalam sistem legislasi Indonesia. Tema tersebut dinilai relevan untuk memperluas wawasan mahasiswa, khususnya dalam memahami dinamika, prosedur, serta tantangan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Melalui seminar ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses legislasi, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan undang-undang. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis mahasiswa dalam menyikapi berbagai persoalan hukum dan ketatanegaraan.
Keikutsertaan mahasiswa Program Studi HKI dan HTN dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Universitas Islam Al-Kifayah Riau untuk menghadirkan pengalaman akademik yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan hukum nasional.
Dengan terlaksananya penandatanganan MoU dan PKS serta seminar nasional ini, Universitas Islam Al-Kifayah Riau berharap hubungan kelembagaan dengan Badan Keahlian DPR RI dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi, penguatan tradisi akademik, serta lahirnya generasi sarjana hukum yang berintegritas, berwawasan luas, dan memiliki pemahaman mendalam terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.
